PBSI Gelar Munas di Bulan Agustus demi Antisipasi Deadlock

Ketua Tim Penjaringan PBSI Edi Sukarno menjelaskan alasan di balik penentuan Musyawarah Nasional PBSI yang digelar pada Agustus. Salah satunya antisipasi jika ada deadlock atau kebuntuan dalam pemilihan calon ketua umum.

Seperti diketahui, masa jabatan Agung Firman Sampura, Ketua Umum PP PBSI periode 2020-2024, akan berakhir pada November ini. Induk federasi bulutangkis nasional ini pun menggelar Musyawarah Nasional (Munas) PBSI untuk mencari penggantinya. Pemilihan ketua umum akan berlangsung di Surabaya, pada 9-11 Agustus.

Namun, meski masa jabatan Agung baru akan berakhir November, PBSI sudah mulai bekerja dengan membentuk Tim Penjaringan sejak 14 Juni. Edi mengatakan tidak ada yang salah dengan timeline yang sudah ditetapkan pihaknya. Menurutnya, hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kenapa bulan Agustus?" kata Edi dalam jumpa persnya di Pelatnas PBSI, Cipayung, Selasa (25/6/2024).

"Begini, di dalam AD/ART PBSI, Munas, Musyawarah Provinsi, Kabupaten harus dilaksanakan sebelum masa bakti berakhir. Dengan catatan, jangan lebih dari enam bulan."

"Jadi enam bulan ke bawah boleh dilaksanakan musyawarah itu baik nasional atau daerah," tuturnya.

Lebih lanjut Edi menerangkan, Munas PBSI digelar tiga bulan sebelum masa bakti berakhir guna menghindari deadlock atau kebuntuan dalam pemilihan calon ketua umum.

"Jadi kami masih punya waktu jika terjadi deadlock. Walaupun selama ini belum pernah terjadi hal itu (di PBSI), tapi kami sudah punya pandangan ke depan," katanya.

"Karena di cabor lain ada deadlock dan prosesnya panjang. Kami tidak ingin begitu sehingga nanti setelah ketua terpilih, kepengurusan ini akan terus berjalan sampai November."

Selain itu, Munas PBSI yang dilakukan lebih cepat juga diharapkan bisa