FFI Layangkan Keberatan atas SK PSSI Tunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt Ketum
Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi melayangkan surat keberatan atas SK PSSI yang menunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua Umum AFI/FFI. FFI menilai keputusan tersebut memiliki lima cacat formil dan materiil.
Ketua Umum FFI periode 2024-2028, Michael Victor Sianipar, menegaskan kepengurusannya tetap sah bekerja berdasarkan mandat KLB pada 3 Oktober 2024 dan SK Menteri Hukum. Surat keberatan tersebut juga ditembuskan kepada FIFA dan AFC.
Dalam surat keberatannya tersebut, FFI mempersoalkan lima hal terkait penerbitan SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026.
Pertama, FFI menilai SK PSSI melampaui kewenangan yang diatur dalam statuta. Pemilihan dan pemberhentian ketua umum merupakan kewenangan mutlak Kongres FFI sebagaimana Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025.
Sementara itu, aturan penunjukan Plt Ketua dalam Pedoman Organisasi (PO) PSSI 2025, menurut FFI, hanya berlaku bagi PSSI provinsi yang masa jabatannya telah berakhir dan mengalami kekosongan kepemimpinan.
Kedua, FFI menilai SK tersebut mengabaikan rekomendasi PSSI sendiri yang mengakui otoritas Kongres FFI dalam mengesahkan AD/ART organisasi.
Mekanisme pemberhentian melalui KLB dalam AD/ART FFI 2026 disebut telah disahkan secara bulat oleh 54 anggota yang hadir dari total 60 anggota terdaftar. Jumlah tersebut setara dengan 90 persen pemilik suara dalam Kongres FFI pada 12 Mei 2026.
Pengesahan AD/ART itu dilakukan berdasarkan rekomendasi PSSI melalui Surat Nomor 2280/PGD/222/V-2026. FFI menyatakan AD/ART tersebut sah dan berlaku di Kementerian Hukum untuk mengatur urusan internal organisasi sebagai badan hukum.
Ketiga, FFI mempersoalkan penerbitan SK yang dinilai tidak melalui prosedur dan mengabaikan hak jawab. Menurut FFI, SK tersebut tidak menyebutkan pelanggaran, tidak


