PSSI Akan Audit Dana Non-APBN Federasi Futsal Indonesia

PSSI berencana untuk mengaudit dana non-APBN Federasi Futsal Indonesia (FFI). Mereka mempertanyakan subsidi klub yang menunggak dan insentif asosiasi provinsi tidak tersedia.

Dalam keterangan tertulisnya, PSSI menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Federasi Futsal Indonesia (FFI), termasuk rencana audit dana non-APBN untuk menelusuri persoalan tunggakan subsidi klub dan ketiadaan insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi, mengatakan pemerintah melalui PSSI mengalokasikan dukungan anggaran sebesar Rp20 miliar kepada FFI pada tahun ini untuk kepentingan tim nasional futsal.

Proses pengusulan kebutuhan anggaran tersebut juga melibatkan FFI sebagai organisasi yang menaungi futsal Indonesia. Dengan demikian, perencanaan program tidak dilakukan secara sepihak oleh PSSI, melainkan turut mempertimbangkan kebutuhan yang diajukan organisasi.

Yunus menegaskan bahwa pengelolaan anggaran di PSSI dilakukan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang transparan. Setiap tahun, PSSI menyusun laporan keuangan yang diaudit dan dipaparkan kepada anggota dalam Kongres PSSI.

"Transparansi keuangan merupakan prinsip yang kami jalankan secara konsisten. Laporan keuangan PSSI diaudit setiap tahun dan dipertanggungjawabkan dalam kongres. Begitu pula dengan penggunaan APBN, semuanya memiliki mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban yang jelas," kata Yunus, Sabtu (14/11/2026).

Namun, Yunus Nusi menekankan bahwa persoalan subsidi klub yang kerap terlambat hingga menunggak serta ketiadaan insentif bagi AFP merupakan persoalan berbeda. Pembiayaan kebutuhan tersebut harus diupayakan melalui sumber pendanaan non-APBN, seperti sponsor, kerja sama komersial,