Pemprov NTB Bantah Wajibkan ASN Beli Tiket MotoGP Mandalika

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan tidak mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Provinsi untuk membeli tiket MotoGP Mandalika. Para ASN hanya diwajibkan untuk memfasilitasi pembelian tiket secara kolektif.

Kewajiban tersebut berdasarkan Surat Edaran nomor 005/001/SAG/UM/2022 menyatakan Kepada Seluruh Kepala Perangkat Daerah diminta agar dapat memfasilitasi pembelian Tiket MotoGP kepada seluruh ASN atau Karyawan pada lingkup Perangkat Daerah masing-masing.

Teruntuk bagi keluarganya dan masyarakat sekitar yang ber-KTP NTB secara berkelompok atau kolektif agar masyarakat yang ingin mendapatkan tiket MotoGP dan menonton perhelatan MotoGP dapat terfasilitasi dengan baik.

"Tidak ada yang mewajibkan ASN untuk membeli tiket, namun peran ASN disini adalah memfasilitasi masyarakat yang ingin membeli, terutama masyarakat yang tidak paham IT atau tidak paham membeli tiket secara online. Sehingga dengan adanya ASN, masyarakat dengan mudah bertanya dimana pembeliannya dan prosesnya," ungkap Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan Setda Pemprov NTB, Sadimin, dalam keterangannya Sabtu (5/3/2022).

Sadimin mengatakan, ASN yang memfasilitasi pembelian tiket secara kolektif sebanyak 101 tiket untuk keluarga dan masyarakat ber-KTP NTB itu akan mendapatkan diskon sebesar 10 persen.

"Kita difasilitasi apabila pemesanan tiket secara kolektif sebanyak 101 tiket, maka bisa diajukan dan mendapatkan diskon sebesar 10 persen," tuturnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, ASN di NTB kabarnya diwajibkan untuk membeli tiket nonton MotoGP oleh Sekda NTB. Sontak kebijakan itu menuai sorotan dari berbagai pihak.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah langsung membantah pernyataan tersebut dengan