Pemerintah Pusat Diharapkan Punya Wewenang Lebih di PON

Profesor Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta, Prof Moch Asmawi, memberikan catatan soal penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON). Dia berharap pemerintah pusat bisa lebih diberi ruang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan PON.

Penyelenggaraan PON merupakan tanggung jawab Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan juga daerah tuan rumah. Daerah yang menjadi tuan rumah menjabat sebagai ketum PB PON, yaitu Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional.

Prof Asmawi terlibat dalam penyelenggaraan PON XXI di Aceh dan Sumatra Utara. Dia menyaksikan bagaimana fasilitas belum siap meski acara PON sudah dibuka.

"Saat dibuka PON, belum siap. Baik lapangan maupun fasilitas. Kebetulan saya ada di lapangan bola voli, balap motor, dan atletik. Sampai H-1 di atletik belum siap, tidak ada lampu penerangan, sampai hari pertama sore menyampaikan pemberian hadiah gelap-gelapan. Ada juga Mas Menteri (Menpora) di sana," kata Asmawi.

"PON dirancang jauh-jauh hari, minimal 4 tahun sebelum pelaksanaan. Seharusnya semua sudah siap, dari materi, tenaga, SDM, Gedung, fasilitas harusnya sudah siap. Akan tetapi, kenyataannya masih perbaikan saat bertanding bahkan mau selesai bertanding," sambungnya.

Menurut Asmawi, perlu ada perubahan dalam penyelenggaraan PON. Dia mengatakan bahwa Pemerintah Pusat seharusnya diberi andil lebih dalam penyelenggaraan PON.

"Yang perlu saya garis bawahi, bagaimanapun juga pemerintah pusat memiliki andil yang paling depan karena yang membiayai paling besar untuk PON ini termasuk fasilitas atau sarana prasarana," kata Asmawi.

"Nanti, provinsi bisa bekerjasama untuk menyesuaikan diri dengan pusat. Akan tetapi, mau bagaimana pun juga, pusat adalah penanggung jawab utama," ujarnya.

Pemerintah Pusat