Mempertanyakan Komitmen Kepala Daerah Sebagai Host Piala Dunia U-20

6 Kepala Daerah sudah berkomitmen untuk jadi host city tuan rumah Piala Dunia U-20. Tapi kok, malah ada yang melanggar komitmen dengan tidak mendukung ajang tersebut?

Plt Menpora Muhadjir Effendy melaksanakan rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Selasa (28/3) malam WIB. Salah satu yang jadi topik pembicaraan adalah soal komitmen kepala daerah untuk menyukseskan Piala Dunia U-20.

Dilansir dari CNN Indonesia, setelah Indonesia dipastikan menjadi tuan rumah Piala Dunia oleh FIFA, langkah pemerintah dan PSSI selanjutnya adalah menunjuk enam kota sebagai daerah penyelenggara (host city). Keenam daerah itu yakni Palembang, Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, dan Bali.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selanjutnya sebanyak enam kepala daerah sudah menandatangani kesepakatan menggelar Piala Dunia U-20 2023, yakni Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Bali, Gubernur Sumatera Selatan, Wali Kota Surakarta, dan Wali Kota Surabaya pada waktu yang berbeda mulai dari Maret 2021 hingga Februari 2022.

Kemudian sebulan terakhir ini, Gubernur Bali Wayan Koster bersuara menolak kedatangan Timnas Israel U-20 ke wilayahnya dengan alasan Indonesia tidak punya hubungan diplomatik. Hal itulah yang disayangkan oleh Muhadjir Effendy.

"Oleh karena itu kalau ketika pemerintah provinsi yang sebelumnya sudah memberikan government guarantee kemudian melakukan penolakan itu memang konsekuensinya cukup berat dalam konteks ini," terangnya.

"Jadi tidak hanya sekadar membatalkan garansi tapi menolak itu tentu saja beda. Kalau hanya membatalkan mungkin masih bisa dimaklumi tapi kalau sudah menolak tentu saja ada suatu yang sangat harus kita pertimbangkan betul, begitu," jelas Muhadjir.

Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka sudah